MEDAN, Waspada.co.id – Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) adalah program yang diusung oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dan sering dibanggakan dalam setiap pertemuan resmi oleh orang nomor satu di Kota Medan itu.
Namun, program ini mendapat keluhan dari Syahrina Khairani Saragih, orang tua dari pasien. Syahrina mengeluhkan bahwa biaya operasi anaknya, M. Habibi Al Giffari (10) yang mengidap penyakit Hirschsprung tidak sepenuhnya ditanggung oleh Rumah Sakit (RS) Haji Medan. Syahrina harus membeli obat dan membayar biaya laboratorium di luar RS seperti yang disuruh oleh dokter.
Syahrina mengungkapkan, saat menghadiri acara sosial bersama Ketua DPRD Medan Hasyim SE di Medan pada Selasa (13/8) lalu, bahwa operasi anaknya pada tanggal 21 Mei 2024 di RS Haji Medan yang menderita penyakit Hirschsprung desies megacolon syndrom (tanpa saraf pencernaan) dan mengalami kesulitan buang air besar (BAB).
Meskipun menggunakan BPJS Kesehatan melalui program UHC JKMB, Syahrina harus membeli obat dan membayar pemeriksaan laboratorium di luar RS. Hal ini dikarenakan obat dan pemeriksaan laboratorium di RS habis dan harus dilakukan di luar RS lebih cepat seperti yang disarankan oleh Dr Ejran.
Syahrina mengaku bahwa ia tidak memiliki uang dan terpaksa harus berutang. Ia mengikuti saran dokter untuk operasi dan kesehatan anaknya, meskipun tidak memiliki pekerjaan dan suaminya hanya bekerja secara sporadis.
Syahrina juga menanyakan kepada Hasyim apakah biaya laboratorium tidak ditanggung dalam program UHC JKMB dan apakah ada batasan jenis obatnya. Ia juga menceritakan bahwa dokter menyarankan untuk melakukan operasi kedua pada anaknya ketika kontrol terakhir di RS Haji, namun karena tidak memiliki uang, rencana operasi kedua harus ditunda.
Melalui forum resmi, Syahrina memohon bantuan Pemko Medan dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menyelesaikan keluhannya. Dia berharap ada bantuan dari siapapun agar operasi kedua anaknya dapat dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE menekankan agar pihak BPJS Kesehatan Medan merespons keluhan pasien di RS Haji. Jika terbukti ada pelanggaran aturan, BPJS harus memberi teguran kepada pihak RS dan memberikan sanksi, tegas Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan. (wol/mrz/d2)
Editor AGUS UTAMA
