Fraksi Partai Demokrat Situbondo Mendukung Penyisihan Upaya Sehati dan Dialihkan ke UHC dengan BPJS

Kesehatan

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Sahlawi saat wawancara dengan sejumlah Wartawan terkait Program Sehati. (Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO – Ketua Komisi IV DPRD menanggapi berita yang sedang viral di media sosial, terkait potongan video ucapan Bupati Situbondo yang mengatakan ada fraksi tertentu yang ingin menghapus Program Sehati. Ternyata, video tersebut sengaja dipotong-potong untuk mendiskreditkan bupati di tahun politik ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Sahlawi di kantor DPRD Situbondo, Minggu (14/07/2024).

Menurutnya, memang benar ada upaya dari salah satu anggota DPRD untuk menghapus anggaran program Sehati dengan beberapa alasan tertentu, yang tujuannya ingin mengalihkan ke program UHC.

….

…a.untuk bisa ikut sehati. Karena memang di Situbondo, peserta BPJS-nya masih 86,4 persen dari seluruh kabupaten, jadi masih ada persentase yang belum masuk BPJS,” jelasnya.

“Seandainya program Sehati tidak mencukupi, misalnya jika pasien ingin pulang tetapi tidak ada biaya untuk membayar rumah sakit, maka rumah sakit akan mengeluarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) karena ketidakmampuan pasien membayar,” terangnya.

Oleh karena itu, dengan adanya Sehati, kita bisa mencakup masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh BPJS. Pada tahun 2023, lebih dari 17 ribu penduduk Situbondo memanfaatkan layanan Sehati.

“Program Sehati ini sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, walau suatu saat seluruh penduduk Situbondo menjadi peserta BPJS 100 persen, Sehati harus tetap ada karena ada layanan di rumah sakit yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS,” tegasnya.

“Kami terus berproses menuju UHC 100 persen, tetapi Program Sehati harus tetap ada untuk mencakup layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” tambah Sandy. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA