Ketua komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto dan Wakilnya Sujalil, saat melakukan hearing bersama pihak Dishub Sidoarjo dan PT ISS. (Amrizal/SUARA INDONESIA)
SUARA INDONESIA, SIDOARJO – Komisi B DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan mitra kerjasamanya di bidang pengelolaan perparkiran, PT Indonesia Sarana Service (PT ISS), untuk memenuhi kewajiban masing-masing dalam kemitraan ini.
“Kerjasama harus seimbang dalam kewajiban dan hak,” tegas Ketua Komisi B, Bambang Pujianto.
Menurut politisi dari partai Gerindra pada Hearing Jumat (14/6) di gedung DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, PT ISS memiliki hak untuk mengelola lahan parkir di tepi jalan umum dan lokasi khusus milik Pemkab Sidoarjo serta mendapatkan hasil dari pengelolaannya.
Namun, perusahaan tersebut juga harus menyetorkan uang ke kas daerah sesuai dengan addendum kedua Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati.
Begitu juga sebaliknya, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan (Dishub), juga berkewajiban memberikan dukungan penuh kepada PT ISS, termasuk dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Dishub diminta untuk mengajukan anggaran di APBD untuk memenuhi kewajibannya, seperti biaya sosialisasi kepada pengelola parkir dan penyediaan sarana pendukung.
“Kami di Komisi B siap memfasilitasi pengajuan anggaran tersebut di Perubahan APBD 2024 nanti,” terang Bambang.
Komisi B juga meminta Dishub segera membahas masalah ini dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), termasuk permohonan addendum kedua dari PT ISS.
Pernyataan itu sangat disambut baik oleh Direktur Operasional PT ISS, Dian Sucipto, yang menyatakan bahwa masih ada kendala krusial di lapangan, terutama terkait dukungan Pemkab yang belum optimal.
“Beberapa lahan parkir dikuasai oleh pihak lain tanpa menyetorkan retribusi, dan PT ISS-KSO sering mengalami penolakan di lokasi parkir karena kurangnya sosialisasi dari Dishub,” ungkap Dian.
Ia juga menyoroti campur tangan OPD lain yang tidak berwenang dalam layanan parkir.
Meskipun demikian, PT ISS tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan layanan terbaik dan menyumbang pendapatan ke kas daerah.
Dian berharap masalah segera terselesaikan dan berencana meluncurkan konsep Digital Parking setelah semua peralatannya siap.
“Akan segera kami luncurkan setelah semua peralatannya siap,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Amrizal Zulkarnain |
| Editor | : Mahrus Sholih |
