Pemerintah Kabupaten Lamongan Mengklaim Tidak Menggunakan Aset Daerah Sebagai Jaminan Utang ke Bank Jatim

Berita

Tampak depan Kantor Pemkab Lamongan, Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

SUARA INDONESIA, LAMONGAN – Pemkab Lamongan, Jawa Timur mengklaim tidak ada aset daerah yang dijaminkan untuk utang ke Bank Jatim sebesar Rp 200 miliar. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi ini hanya memberikan pernyataan kesanggupan menganggarkan pembayaran utang melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Secara aturan tidak ada atau mengharuskan Pemkab Lamongan memberikan jaminan. Namun demikian pemerintah memberikan pernyataan dan kesanggupan menganggarkan setiap tahun dalam pembahasan RAPBD,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lamongan Sugeng Widodo beberapa waktu lalu, dikutip Suara Indonesia pada Rabu (12/06/2024).

Sugeng menjelaskan, pinjaman ke Bank Jatim tersebut untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Terutama untuk program Jalan Mulus dan Mantap Lamongan (Jamula). Hal itu dilakukan karena selama tiga tahun kebutuhan anggaran masih fokus terhadap pemulihan pasca Covid 19.

Lebih lanjut, utang yang digunakan untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2022 yang mengalami defisit ini harus lunas tahun ini.

“Terkait jangka waktu angsurannya sampai dengan 2024, dengan rasio bunga sangat kecil yaitu hanya nol sekian persen atau tidak sampai satu persen terhadap belanja daerah. Dan itu ditutup dengan semakin meningkatnya pendapatan dan belanja daerah,” ungkap Sugeng.

Sugeng menambahkan Pemkab Lamongan optimis utang sebesar Rp 200 miliar ini akan lunas di tahun 2024. “Untuk potensi gagal bayar di tahun 2024 ini tidak ada karena sepenuhnya memaksimalkan APBD,” tandasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA