Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Presiden (Capres) RI tahun 2024 semakin dekat. Ketiga pasangan calon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mulai menunjukkan dukungan mereka dalam beberapa survei.
Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) bersama Ragaplasma Research baru-baru ini merilis hasil survei elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilu 2024 mendatang. Hasilnya, paslon Prabowo-Gibran menempati urutan pertama dalam hasil survei tersebut.
Menurut JSPP, tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 48 persen, sedangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 26 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 15 persen.
“Dalam keterangannya, JSPP mencatat tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 48 persen. Sementara 2 pesaingnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 26 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 15 persen.” ujar Direktur JSPP Salman Ramadhani.
Selain dari sisi paslon, survei ini juga mencatat tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo tercatat mencapai 88%, disusul Anies 78%, Ganjar 73%, Gibran 62%, Mahfud MD 49%, dan Muhaimin 44%.
“Dan untuk tingkat kesukaan dari masyarakat Jawa Barat, Prabowo mendapat 74%, Anies 67%, Muhaimin 63%, Gibran 61%, Mahfud MD 59%, dan Ganjar 55%.” ucapnya.
JSPP dan Ragaplasma Research juga mencatat tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024 baru mencapai 64 persen. Temuan ini pun menjadi catatan yang perlu diperhatikan lantaran masih ada 36 persen warga Jabar yang belum tahu kapan pelaksanaan Pemilu mendatang.
“Para penggiat/penyelenggara Pemilu bisa lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu serentak, agar yang belum tahu, bisa menjadi tahu. Media informasi yang dapat digunakan berdasarkan hasil survei yaitu Medsos, TV, Spanduk/Baligo, atau berbagai media lainnya,” ucap Direktur Ragaplasma Research Romdin Azhar.
“Kemudian terkait kampanye negatif, masyarakat perlu diedukasi agar lebih bijak dalam melakukan kroscek informasi negatif. Penyelenggara Pemilu dapat membuat Pemilu Saber Hoaks guna menangkal misinformasi seputar Pemilu, disamping juga tentunya menegakan aturan yang tegas terkait kampanye negatif agar Pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil,” pungkasnya.
