Sistem zonasi PPDB (penerimaan mahasiswa baru) yang sudah berjalan selama 7 tahun masih menuai kontroversi. Setiap tahunnya, proses pembagian PPDB selalu diwarnai penipuan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) kini tengah mempertimbangkan untuk menghapuskannya.
Seperti diketahui, sistem zonasi PPDB merupakan salah satu warisan Efendi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada awalnya, sistem zonasi PPDB dirancang untuk mencapai tujuan mulia yaitu pemerataan mutu pendidikan di suatu daerah.
Sayangnya, masih banyak celah dalam sistem ini. Sistem zonasi penuh dengan masalah kecurangan, menyebabkan banyak sekolah kekurangan siswa.
Satriwan Salim, Koordinator P2G Nasional, pernah membeberkan salah satu cara curang dalam membagi PPDB ke daerah. Calon siswa menggunakan Kartu Keluarga (KK) untuk pindah ke daerah dekat sekolah yang disukai atau dianggap unggul oleh orang tuanya.
Nama-nama calon mahasiswa warga sekitar kemudian dimasukkan atau ditugaskan ke KK. Hal ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan yang terbaru di Kota Bogor.
Tak ayal, permasalahan distribusi sekolah yang tidak merata menyebabkan banyak sekolah tidak memiliki jumlah siswa yang cukup, seperti yang terjadi di Jepara hingga Blitar.
Akibat persoalan zonasi PPDB, Wali Kota Bogor Pema Arya melakukan rotasi sejumlah kepala sekolah menengah (kepala sekolah). Rotasi pembelajaran dan penyegaran dilaksanakan. Bima juga merilis data pelaporan penipuan PPDB zonasi di Bogor.
Lanjutnya, “Diketahui ada 913 pelamar (calon siswa SMP) yang mengalami gejala bermasalah, 763 orang saat ini sudah menjalani pemeriksaan lapangan, dan sekitar 150 orang masih dalam proses.” Pema Arya saat jumpa pers di Balai Kota Bogor, Minggu (9 Juli 2023).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadeem Anwar Makarem menanggapi kontroversi tersebut. Ia merasa terdampak dengan sistem zonasi. Namun dia ingin sistem imigrasi yang ada terus diperbaiki.
“Zonasi merupakan salah satu contoh kebijakan pendidikan ‘lama’ yang perlu dilanjutkan dan disempurnakan,” ujarnya pada konferensi Belajaraya 2023 yang digelar di Pos Bloc Jakarta bersama Najila Shihab, Sabtu (29/). “Ini adalah contoh dari salah satu hal berikut: Keberlanjutan itu penting.’ sangat”. Juli 2023), dikutip dari Instagram Kemendikbud, Minggu (30 Juli 2023).
Mendorong evaluasi sistem zonasi PPDB. Wakil Ketua Komite Kemudian ada juga Wakil Ketua Komite.
Wakil Ketua MPR Ahmed Mazani yang juga Sekretaris Jenderal Gerindra menyambut baik semua aspirasi tersebut. Ia kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) dan menyampaikan aspirasinya terkait kontroversi PPDB zonasi.
“Sebelumnya kami diberitakan bahwa kebijakan PPDB yaitu penerimaan siswa baru justru menimbulkan permasalahan baru di banyak tempat. Bukan itu maksud kebijakan ini, apalagi sekolah yang bagus. Yang terjadi adalah sekolah yang baik sekolah menjadi baik, al-Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/9/2023), mengatakan, “Mereka tidak unggul”.
Menurut Mozani, Jokowi sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB pada tahun depan. Mazani mengatakan permasalahan PPDB ini terjadi hampir di setiap daerah.
Dia menambahkan, “Jadi presiden sedang mempertimbangkan untuk membatalkan atau menangguhkan kebijakan ini tahun depan,” dan menambahkan, “Namun, masalah ini sedang ditinjau.”
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku sedang mempertimbangkan untuk menghapuskan sistem zonasi. Joko Widodo mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji secara mendalam.
Sudah dipertimbangkan, kata Jokowi di Stasiun LRT Duku Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10 Agustus 2023).
Ia melanjutkan, “Kami akan mempelajari dulu pro dan kontranya secara mendalam.”
Bagaimana denganmu? Apakah Anda setuju sistem PPDB dihapus? Atau Anda ingin sistem ini terus ditingkatkan?
